DIOBRAK-ABRIK

ETELAH P4B DIOBRAK-ABRIK

Oleh Harun HuseinBanyak pihak yang berkepenting an dengan data pemilih.Kendati usai Pemilu 2004 beberapa komisionernya akhirnya menjadi penghuni hotel prodeo, Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2001-2007 lalu, pantas diapresiasi. Sebab, telah membuat terobosan mendasar dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia. Salah satunya adalah membuat database penduduk dan pemilih. Tapi, semua yang dibangun dengan susah payah, dengan anggaran besar itu, kemudian diobrak-abrik. Adakah hubungannya dengan kekisruhan data pemilih pada Pemilu 2009 lalu?Selama delapan kali pemilu, sejak 1955 hingga 1999, setiap menjelang pemilu dilakukan pendataan pemilih. Usai pemilu, datanya tak lagi digunakan. Menjelang pemilu berikutnya, kembali diadakan pendataan pemilih, dan setelah itu, datanya kembali masuk tong sampah. Begitu seterusnya. Tapi, sejak Pemilu 2004, daftar pemilih tak lagi dibuang, tapi dimutakhirkan. Nama program yang bergulir sejak tahun 2003 itu adalah Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan (P4B), berbiaya sekitar Rp 427 miliar.ACE Electoral Knowledge Network, dalam Overview of Voter Registration, membagi tiga jenis pendaftaran pemilih. Pertama, periodic list. Inilah yang diterapkan pada delapan kali pemilu, sejak 1955-1999. Kedua, continuous register/list. Inilah yang diterapkan pada Pemilu 2004 lalu, yang diawali dengan program P4B. Ketiga, civil registry. Ini adalah pendaftaran berdasarkan pencatatan sipil.Mantan anggota KPU, Chusnul Mar’iyah, menceritakan, awal mula munculnya P4B adalah karena saat hendak mempersiapkan perhelatan pemilu, KPU tidak mendapati database yang bisa diandalkan. Betapa tidak. Saat itu ada lima versi data pendu duk dan pemilih yang angkanya ber beda signifikan. Yaitu, data Departemen Dalam Negeri yang berda sarkan KTP dan kartu keluarga (KK); Badan Pusat Statistik yang berdasarkan Survei Penduduk Antarsensus; Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional; pemerintah daerah; dan data peninggalan KPU 1999.Basis data jelas penting. Data penduduk diperlukan untuk menetapkan alokasi kursi DPR untuk setiap provinsi, jumlah kursi DPRD provinsi dan kabupaten/kota, dan syarat dukungan anggota DPD. Data pemilih antara lain diperlukan untuk menetapkan jum lah logistik pemilu seperti suara suara, kotak suara, bilik suara, kartu pemilih, tinta sidik jari, hingga menetapkan jumlah tempat pemungutan suara (TPS). Data pemilih juga perlu untuk menentukan besaran daerah pemilihan (district magnitude). Apalagi, pada Pemilu 2004, untuk pertama kalinya terjadi perubahan daerah pemilihan.Maka pada tahun 2003, atau setahun sebelum pemilu, KPU turun memimpin sendiri proses pendataan penduduk dan pemilih lewat program P4B itu. KPU menggandeng BPS dan Departemen Dalam Negeri. Petugas BPS lah yang melakukan pendataan dari rumah ke rumah (door to door).Kendati UU No 12/2003 tentang Pemilu Legislatif saat itu hanya menghendaki enam item untuk data pemilih, namun lewat P4B pendataan dilakukan secara lebih komprehensif, mencakup 12 variabel, yaitu: nama dan alamat penduduk, nama orangtua, tempat dan tanggal lahir serta nomor akta kelahiran/kenal lahir, status perkawinan dan nomor akta perkawin an, jenis kelamin, pendidikan, status dalam rumah tangga, pekerjaan, agama, golongan darah, status pemilih, jenis cacat yang disandang, hingga status kewarganegaraan.Saat itu, BPS menggunakan unit wilayah pencacahan bernama blok sensus. Setiap blok sensus terdiri atas 80-120 rumah tangga, atau sekitar 300-500 jiwa. Cara ini membuat pencacahan memiliki batas yang jelas, sehingga pencacahan ganda atau ada yang terlewatkan, dapat dihindarkan. Dan, karena pencacahan juga meliputi status kewarganegaraan, maka WNI maupun WNA —kecuali anggota korps diplomatik dan keluarganya— ikut didata. Rumah yang telah selesai didata, kemudian diberi stiker.Pendataan saat itu dilakukan de ngan dua cara, yaitu dejure dan defacto. Secara dejure, petugas mendata penduduk di tempat mereka biasa tinggal, yaitu tempat yang telah dihuni enam bulan atau lebih, atau penduduk yang tinggal kurang dari enam bulan tapi bermaksud untuk menetap. Sedangkan defacto, adalah mendata penduduk di tempat mereka ditemui oleh petugas saat pendataan, seperti para tuna wisma, pengungsi, awak kapal berbendera Indonesia, masyarakat terpencil, suku terasing, penghuni perahu/rumah apung, serta penduduk yang sedang bepergian dan belum pernah dicacah.Selesai pendataan, data penduduk dan data pemilih dipisahkan. Orang yang memenuhi syarat sebagai pemilih, seperti telah berusia 17 tahun atau telah menikah, masuk data pemilih. Inilah yang digunakan dalam Pemilu Legislatif (Pileg) 2004. Semua orang yang berhak memilih, mendapatkan sebuah kartu sebesar KTP, bernama kar tu pemilih. Data itu kemudian dimutakhirkan untuk digunakan dalam pemilu presiden (pilpres) putaran pertama dan kedua.Usai pileg dan pilpres, KPU menyerahkan data P4B plus perangkat teknologi informasi (TI) yang menjangkau sebagian besar kecamatan di Indonesia, kepada Departemen Dalam Negeri. ...

Aliaa Magda Elmahdy, blogger Mesir yang memicu kontroversi di dunia Arab setelah mem-posting foto telanjangnya ke Twitter, kini mengajak para wanita untuk mengirim foto dalam pose tanpa jilbab.

Aktivis berumur 20 tahun ini melakukan hal tersebut sebagai protes terhadap ekstrimisme Islam. Sekarang dia sedang dalam persembunyian, setelah menerima banyak ancaman pembunuhan berkaitan dengan foto telanjangya.

"Wanita berjilbab yang menanggalkan jilbabnya, wanita berjilbab yang ingin menanggalkan jilbabnya, kirimi saya beberapa atau seluruh benda ini jika kalian setuju untuk mempublikasikannya," tulis Elmahdy dalam blog-nya.

Diwartakan InternationalBusinessTimes, Rabu (28/12/2011), Elmahdy sedang menghadapi gugatan hukum, bersama dengan kekasih dan rekan bloggernya, Kareem Amer, karena dianggap menghasut ketidaksenonohan dan menghina Islam. Tindakannya telah memicu debat panas di Twitter.

Para pendukungnya setuju melakukan pose telanjang untuk sebuah kalender, demi mendukungnya. Jurnalis dan aktivis kemanusiaan Maryam Namazie, meluncurkan sebuah inisiatif, "Demi melantangkan teriakan kita melawan kebencian terhadap perempuan dan untuk kebebasan berekspresi serta hak wanita."

Diantara orang-orang yang ambil bagian darlam inisiatif tersebut adalah, blogger Greta Christina, filsuf Daniel Salvatore Schiffer, kolumnis JoanSmith, co-founder Slut Walk Sonya JF Barnett dan komedian Shabana Rehman. (tyo)